Gubernur Sultra : Pers Adalah Mitra Utama Dalam Membangun Daerah

Kendari, Sulawesi Tenggara - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi mengatakan Pers merupakan mitra utama dalam membangun daerah, karena dengan adanya Pers, arah pembangunan bakal bisa berjalan sesuai harapan.

Dia mengakui keberadaan Pers sangat strategis dan berperan dalam menyuarakan masukan ke Pemerintah karena pemerintah sangat terbatas dalam menjalankan tugasnya.

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Program Kartu Prakerja di Tahun 2022

"Olehnya, peran Pers sangat dibutuhkan mengawal roda Pemerintahan yang berlangsung, baik di tingkat daerah maupun pusat, " kata Ali Mazi saat memberikan sambutan di HPN Kendari, Rabu (09/02/2022).

Dijelaskan Ali, sejak ditetapkan menjadi tuan rumah Pelaksanaan HPN di Sulawesi Tenggara, segala persiapan telah dimatangkan dan dimantapkan agar tak ada hal yang jadi kendala saat pelaksanaan berlangsung.

Baca juga: Presiden Republik Indonesia Jokowi Resmikan Jalan Bypass Balige

Hal itu dilakukan sebagai bentuk kegembiraan ditunjuk menjadi tuan rumah, namun bila mana masih terdapat berbagi hal kekurangan akan menjadi koreksi dan perbaikan dikemudian hari nantinya.

Baca juga: Kemendikbudristek: Sebanyak 293.848 Guru Honorer Segera Diangkat Jadi Pegawai PPPK

"Jadilah Pers anti Hoaks, Berintegritas dan profesional, bersama Pers kita membangun NKRI. Sultra Jaya Indonesia Maju, " kata Ali mengutip tema HPN di Kendari itu.

Pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN), Rabu (09/02/2022) di Kendari ini dihadiri dari berbagai Wartawan seluruh Indonesia bahkan mancanegara turut hadir.

Baca juga: Wapres RI ke Sulsel Bahas MPP dan UMKM

Selain itu sejumlah Pimpinan pejabat tinggi negara, ketua MPR RI, Wakil Ketua DPD RI, ketua Dewan Pers, Ketua PWI Pusat, dan sejumlah pejabat lainnya. Para Duta Besar (Dubes), Gubernur dan wakil Gubernur Sultra, serta sejumlah kepala daerah lainnya maupun tamu undangan lainnya dan ikuti langsung Presiden Jokowi Widodo secara virtual.

(PATAR JS)

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet